M Maulana Dicky

Rabu, 16 April 2014

Pendapatan Nasional Perkapita

1 EB 22

Nama (NPM) :

1. Gerald Yosafat (23213683)

2. Lukman Nul Hakim (25213056)

3. M. Maulana Dicky (26213029)

Perekonomian Indonesia

Universitas Gunadarma

2014

Pendapatan perkapita di Indonesia

Pendapatan Nasional

Deskripsi	Tahun
Deskripsi	2011	2012*	2013**
Atas Dasar Harga Berlaku
Produk Domestik Bruto Per Kapita	30 658 976,15	33 531 354,56	37 538 517,80
Produk Nasional Bruto Per Kapita	29 762 690,91	32 540 449,99	36 376 916,32
Pendapatan Nasional Per Kapita	27 487 046,94	30 674 674,07	33 379 651,28
Atas Dasar Harga Konstan 2000
Produk Domestik Bruto Per Kapita	10 184 548,83	10 671 024,82	11 448 146,97
Produk Nasional Bruto Per Kapita	9 785 943,80	10 260 896,29	10 989 219,26
Pendapatan Nasional Per Kapita	9 027 335,72	9 665 117,07	10 075 360,49

Peranan sektor Industry

Peranan Industri dalam Pembangunan Ekonomi

Pembangunan Ekonomi suatu bangsa merupakan pilar penting bagi terselenggaranya proses pembangunan di segala bidang. Karena jika pembangunan ekonomi suatu bangsa berhasil, maka bidang-bidang lain seperti bidang hukum, politik, pertanian, dan lain-lain akan sangat terbantu.

Suatu masyarakat yang pembangunan ekonominya berhasil ditandai dengan tingginya pendapatan perkapita masyarakat negara tersebut. Dengan tingginya pendapatan perkapita masyarakat, maka negara dan masyarakat akan dapat lebih leluasa dalam menjalankan berbagai aktivitas pada berbagai bidang yang lain.

Sektor Industri merupakan salah satu sektor yang berperan penting dalam pembangunan nasional. Kontribusi sektor Industri terhadap pembangunan nasional dari tahun ke tahun menunjukkan kontribusi yang signifikan.

Peranan Sektor Industri dalam Pembangunan Ekonomi Nasional dapat ditelusuri dari kontribusi masing-masing subsektor terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional atau terhadap produk domestik bruto.

Pada beberapa negara yang tergolong maju, peranan sektor industri lebih dominan dibandingkan dengan sektor pertanian. Sektor industri memegang peran kunci sebagai mesin pembangunan karena sektor industri memiliki beberapa keunggulan dibandingkan sektor lain karena nilai kapitalisasi modal yang tertanam sangat besar, kemampuan menyerap tenaga kerja yang besar, juga kemampuan menciptakan nilai tambah (value added creation) dari setiap input atau bahan dasar yang diolah. Pada negara-negara berkembang, peranan sektor industri juga menunjukkan kontribusi yang semakin tinggi. Kontribusi yang semakin tinggi dari sektor industri menyebabkan perubahan struktur perekonomian negara yang bersangkutan secara perlahan ataupun cepat dari sektor pertanian ke sektor industri.

Peranan sektor industri dalam pembangunan ekonomi di berbagai negara sangat penting karena sektor industri memiliki beberapa keunggulan dalam hal akselerasi pembangunan. Keunggulan-keunggulan sektor industri tersebut diantaranya memberikan kontribusi bagi penyerapan tenaga kerja dan mampu menciptakan nilai tambah (value added) yang lebih tinggi pada berbagai komoditas yang dihasilkan.

Data Industri

Sektor Industri diharapkan dapat menjadi motor penggerak perekonomian nasional dan telah menempatkan industri manufaktur sebagai penghela sektor rill. Hal ini dapat dipahami mengingat berbagai kekayaan sumber daya alam kita yang memiliki keunggulan komparatif berupa produk primer, perlu diolah menjadi produk industri untuk mendapatkan nilai tambah yang lebih tinggi. Sesuai dengan tahapan perkembangan negara kita, sudah saatnya kita melakukan pergeseran andalan sektor ekonomi kita dari industri primer ke industri sekunder, khususnya industri manufaktur nonmigas. Membangun sektor industri pada era globalisasi tentu membutuhkan strategi yang tepat dan konsisten, sehingga dapat mewujudkan industri yang tangguh dan berdaya saing baik di pasar domestik maupun di pasar global, yang pada gilirannya mampu mendorong tumbuhnya perekonomian, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat dan akhirnya mengurangi kemiskinan.

Sektor industri yang berkembang sampai saat ini ternyata masih didominasi oleh industri padat tenaga kerja, yang biasanya memiliki mata rantai relatif pendek, sehingga penciptaan nilai tambah juga relatif kecil. Akan tetapi karena besarnya populasi unit usaha maka kontribusi terhadap perekonomian tetap besar. Terdapat tiga unsur pelaku ekonomi yang mendukung perkembangan sektor industri, yaitu Badan Usaha Milik Swasta ( BUMS ), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan pengusaha kecil / menengah, serta koperasi (PKMK).

Mencermati hasil pembangunan dan perkembangan industri selama 30 tahun dan juga dalam rangka mencari jalan keluar akibat krisis ekonomi pada tahun 1998, maka sasaran pembangunan industri untuk masa 2005 sampai dengan 2009 ditetapkan sebagai berikut :

1. Sektor industri manufaktur (nonmigas) ditargetkan tumbuh dengan laju rata – rata 8,56 persen per tahun. Target peningkatan kapasitas utilasi khususnya subsektor yang masih berdaya asing sekitar 80 persen.

2. Target penyerapan tenaga kerja dalam lima tahun mendatang adalah sekitar 500 ribu per tahun (termasuk industri pengolahan migas).

3. Terciptanya iklim usaha yang lebih kondusif baik bagi industri yang sudah ada maupun investasi baru dalam bentuk tersedianya layanan umum yang baik dan bersih dari KKN, sumber – sumber pendanaan yang terjangkau, dan kebijakan fiskal yang menunjang.

4. Peningkatan pangsa sektor industri manufaktur di pasar domestik, baik untuk bahan baku maupun produk akhir.

5. Meningkatnya volume ekspor produk manufaktur dalam total ekspor nasional.

6. Meningkatnya proses alih teknologi dari foreign direct investment (FDI)

7. Meningkatnya penerapan standarisasi produk industri manufaktur sebagai faktor penguat daya saing produk nasional.

8. Meningkatnya penyebaran sektor industri manufaktur ke luar Pulau Jawa, terutama industri pengolahan hasil sumber daya alam.

Dalam rangka mewujudkan sasaran di atas, arah kebijakan bagi penciptaan iklim investasi yang sehat dan peningkatan daya saing ekspor nasional ditetapkan sebagai berikut :

1. Pada tingkat makro, menjaga stabilitas ekonomi makro, mewujudkan iklim usaha dan investasi yang sehat dan berdaya saing serta pengelolaan persaingan usaha secara sehat.

2. Untuk mencapai pertumbuhan 8,56% per tahun, maka dalam lima tahun mendatang difokuskan pada pengembangan sejumlah subsektor industri yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif.

3. Fokus utama ditetapkan pada beberapa subsektor industri yang memenuhi satu atau lebih kriteria yaitu : (i) menyerap banyak tenaga kerja; (ii) memenuhi kebutuhan dasar dalam negeri (seperti makanan-minuman dan obat-obatan); (iii) mengolah hasil pertanian dalam arti luas (termasuk perikanan) dan sumber–sumber daya alam lain dalam negeri; dan (iv) memiliki potensi pengembangan ekspor. Dari ke empat kriteria tersebut dan berdasarkan analisa keunggulan komparatif dan kompetitif, maka prioritas dalam lima tahun ke depan adalah pada penguatan klaster – klaster: (1) industri makanan dan minuman; (2) industri pengolah hasil laut; (3) industri tekstil dan produk tekstil; (4) industri alas kaki; (5) industri kelapa sawit; (6) industri barang kayu (termasuk rotan dan bambu); (7) industri karet dan barang karet; (8) industry pulp dan kertas; (9) industri mesin listrik dan peralatan listrik; dan (10) industri petrokimia.

4. Untuk 10 (sepuluh) klaster industri prioritas tersebut, dirumuskan strategi dan langkah–langkah untuk masing–masing klaster yang dituangkan dalam strategi nasional pengembangan industri yang secara komprehensif memuat pula strategi pengembangan subsektor industri yang terkait (related industries) dan subsektor industri penunjang (supporting industries) dari 10 (sepuluh) klaster prioritas tersebut yang berdimensi jangka menengahpanjang serta proses perumusannya secara partisipatif melibatkan pihak-pihak terkait dari lingkungan pemerintah maupun dunia usaha.

5. Intervensi langsung pemerintah secara fungsional dalam bentuk investasi dan layanan publik yang diarahkan pada hal – hal di mana mekanisme pasar tidak dapat berlangsung. Dalam upaya mencapai pertumbuhan sektor industri manufaktur yang ditargetkan dalam RPJMN 2005 – 2009, pengembangan sektor industri manufaktur difokuskan pada perkuatan struktur dan daya saing, yang selanjutnya dijabarkan pada program pokok pengembangan industri manufaktur dan program penunjang.

Program pokok pengembangan industri manufaktur, meliputi :

1. Program pengembangan industri kecil dan menengah. Dalam hal ini, secara alami IKM memiliki kelemahan dalam menghadapi ketidakpastian pasar, mencapai skala ekonomi, dan memenuhi sumber daya yang diperlukan sehingga untuk mencapai tujuan program ini, pemerintah membantu IKM dalam mengatasi permasalahan yang muncul akibar dari kelemahan alami tersebut.

2. Program peningkatan kemampuan teknologi industri. Hal ini mengingat, secara umum pengelola industri nasional belum memandang kegiatan pengembangan dan penerapan teknologi layak dilakukan karena dianggap memiliki eksternalitas yang tinggi berjangka panjang dan dengan tingkat kegagalan yang tinggi. Ini dapat ditunjukkan dari masih miskinnya industri nasional dalam kepemilikan sumber daya teknologi.

3. Program penataan struktur industri. Tujuan program ini adalah untuk memperbaiki struktur industri nasional, baik dalam hal penguasaan pasar maupun dalam hal kedalaman jaringan pemasok bahan baku dan bahan pendukung, komponen, dan barang setengah jadi bagi industri hilir.

Di samping program pokok tersebut, Departemen Perindustrian juga mempunyai empat program penunjang yang terdiri dari :

1. Program pembentukan hukum, yaitu untuk menciptakan iklim yang kondusif di bidang industri melalui penyusunan ketentuan teknis hukum dan berbagai peraturan perundang-undangan serta yurisprudensi untuk menjamin kepastian berusaha di sektor industri.

2. Program pengolaan sumber daya manusia aparatur, yaitu untuk membina dan meningkatkan kemampuan aparatur industri, sumber daya manusia yang berkompetensi, dan mewujudkan aparatur negara yang profesional dan berkualitas dalam melaksanakan pemerintahan umum dan pembangunan.

3. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur negara, yaitu penyediaan sarana dan prasarana penunjang pembangunan guna meningkatkan keamanan, kenyamanan, ketertiban dan kelancaran kerja serta pelayanan umum yang baik.

4. Program peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur negara, yaitu program pengawasan aparatur negara guna meningkatkan sistem pengawasan aparatur pemerintah, peningkatan profesionalisme aparatur, terwujudnya sistem pengawasan dan audit akuntabel.

Di Indonesia jumlah industri pengolahan besar dan sedang pada tahun 2001 berjumlah 21,396 yang tersebar di jawa sebanyak 17.413 (81,38%) dan di luar jawa sebanyak 3,983 (18.62%). Pada tahun 2002 berjumlah 21,396 yang tersebar di pulau Jawa 17,118 (80.95%) dan di luar pulau Jawa 4,028 (19.05%). Pada tahun 2003 berjumlah 20,324 yaitu di pulau Jawa 16,607 (81.71%) dan diluar pulau Jawa 3.717 (18.29%). Pada tahun 2004 berjumlah 20,685 yaitu di pulau Jawa berjumlah 16,901 (81.71%) dan diluar pulau jawa 3,784 (18.29%). Dan pada tahun 2005 berjumlah 20,729 yaitu di pulau Jawa 16,995 (81.99%) dan di luar pulau Jawa 3,734 (18.01%). Jika dilihat dari tahun 2001 sampai tahun 2005 jumlah industri di pulau Jawa masih dominan, sedangkan jumlah industri di luar pulau Jawa dari tahun 2001 sampai tahun 2005 jumlahnya kurang dari 20%. Ini menunjukkan bahwa di Indonesia terjadi ketidak merataan di sektor industri. Sektor industry di Indonesia masih terkonsentrasi di pulau Jawa.

Indeks produksi industri besar dan sedang pada tahun 2003 sampai 2009. Pada tahun 2003 indeks produksi industri sebesar 113.56, pada tahun 2004 sebesar 117.34, pada tahun 2005 sebesar 118.85, pada tahun 2006 sebesar 116.92, pada tahun 2007 sebesar 123.44, pada tahun 2008 sebesar 127.15, dan pada tahun 2009 sebesar 129.00. Indeks produksi industri dari tahun ketahun mengalami kenaikan dan penurunan.

Pertumbuhan indeks produksi industri besar dan sedang pada tahun 2003 sampai tahun 2009. Pada tahun 2003 indeks produksi industri sebesar 5.46, pada tahun 2004 sebesar 3.33, pada tahun 2005 sebesar 1.29,

pada tahun 2006 sebesar -1.63, pada tahun 2007 sebesar 5.57, dan pada tahun 2008 sebesar 3.01, serta pada tahun 2009 sebesar 1.45. Sama halnya dengan indeks produksi, pertumbuhan indeks produksi ini juga mengalami naik turun dari tahun 2003 sampai tahun 2009.

Data nilai tambah

Tolok ukur peranan industri dalam perkembangan struktural pada suatu perekonomian antara lain sumbangan sektor industri terhadap PDB, jumlah tenaga kerja yang terserap di sektor industri dan sumbangan komoditi industri terhadap ekspor barang dan jasa.

Nilai tambah sektor industri pada tahun 2001 sampai tahun 2008. Pada tahun 2001 jumlah nilai tambah adalah sebesar 266,564 juta rupiah, pada tahun 2002 sebesar 309,959 juta rupiah, pada tahun 2003 sebesar 326,784 juta rupiah, pada tahun 2004 sebesar 358,910 juta rupiah, pada tahun 2005 sebesar 396,438 juta rupiah, pada tahun 2006 sebesar 514,343 juta rupiah, pada tahun 2007 sebesar 598,400 juta rupiah, dan pada tahun 2008 sebesar 713,907 juta rupiah. Nilai tambah dari tahun 2001 sampai 2008 terus mengalami kenaikan.

Data PDB

Menurut kriteria UNIDO (United Nations for Industrial Development Organization), negara dengan kontribusi sektor industri terhadap PDB kurang dari 10% disebut negara non industri, negara dengan kontribusi sebesar 10-20% termasuk dalam kelompok negara dalam proses industrialisasi, negara dengan kontribusi sebesar 20-30% termasuk kelompok negara semi industri, sedangkan kelompok negara industri memiliki kontribusi lebih dari 30% (Lincolin Arsyad, 1999).

Produk domestik bruto (PDB) atas dasar harga konstan 2000 menurut lapangan usaha pada tahun 2005 sampai 2009.pada tahun 2005 jumlah PDB sebesar 1,750,815.2 milyar dan jumlah PDB non migasnya sebesar 1,605,261.8 milyar. Pada tahun 2006 jumlah PDB sebesar 1,847,126.7 milyar dan jumlah PDB non migasnya sebesar 1,703,422.4 milyar. Pada tahun 2007 jumlah PDB sebesar 1,964,327.3 milyar dan jumlah PDB non migasnya sebesar 1,821,757.7 milyar. Pada tahun 2008 jumlah PDB sebesar 2,082,315.9 milyar dan jumlah PDB non migasnya sebesar 1,939,482.9 milyar. Pada tahun 2009 jumlah PDB sebesar 2,176,975.5 milyar dan PDB non migas sebesar 2,035,125.1 milyar. Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa dari tahun 2005 sampai tahun 2009 jumlah PDB baik yang migas maupun yang non migas mengalami kenaikan dari tahun ketahun. Dalam PDB ini industri pengolahan mempunyai kontribusi sebesar 491,561.4 milyar (30,6%) pada tahun 2005, pada tahun 2006 sebesar 514,100.3 milyar (30,2%), pada tahun 2007 sebesar 538,084.6 milyar (29,5%), pada tahun 2008 sebesar 557,764.4 milyar (28,8%), dan 569,550.8 milyar (27,99%) pada tahun 2009. Sama dengan PDB, industri pengolahan juga mengalami kenaikan dari tahun 2005 sampai tahun 2009. Dari data di atas kita bisa menyimpulkan bahwa kontribusi industri terhadap PDB terus menurun dari tahun 2005 sampai 2009. Negara kita termasuk dalam kelompok negara semi industri.

Tetapi laju pertumbuhannya baik PDB migas maupun non migasnya dari tahun 2008 sampai tahun 2009 mengalami penurunan. Pada tahun 2008 laju pertumbuhan PDB sebesar 6.01% dan PBD non migasnya sebesar 6.46%. Dan pada tahun 2009 laju pertumbuhan PDB sebesar 4.55% dan PDB non migasnya sebesar 4.93%. Laju pertumbuhan industri pengolahan juga mengalami penurunan pada tahun 2009 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2208 laju pertumbuhan industri pengolahan tumbuh sebesar 3.66% dan pada tahun 2009 laju pertumbuhan industri pengolahan mengalami penurunan menjadi sebesar 2.11%. Laju pertumbuhan industri pegolahan (manufacturing) yang ditargetkan kurang lebih 8,56% selama kurun waktu 5 tahun, yaitu dari tahun 2005 sampai 2009 tidak sesuai dengan harapan. Menurunnya pertumbuhan beberapa cabang industri tersebut disebabkan berbagai permasalahan seperti: berkurangnya pasokan bahan baku hasil hutan, meningkatnya harga energi, beredarnya isu penggunaan bahan tambahan pangan yang tidak diperbolehkan untuk industri makanan dan minuman yang sempat meresahkan masyarakat, dsb.

Produktivitas tenaga kerja pada 2001 sampai 2005 dalam sektor industri. Produktivitas tenaga kerja pada tahun 2001 sebesar 164.12 juta rupiah, pada tahun 2002 sebesar 202.18 juta rupiah, pada tahun 2003 sebesar 196.26 juta rupiah, pada tahun 2004 ebesar 227.97 juta rupiah, dan pada tahun 2005 sebesar 257.58 juta rupiah. Produktivitas tenaga kerja yang paling rendah pada tahun 2001 sampai tahun 2004 adalah subsektor peralatan kantor, akuntasi, dan pengolahan data, tetapi pada tahun 2005 sudah mengalami peningkatan yang sangat besar. Tidak jauh berbeda dengan indeks produksi, produktivitas tenaga kerja ini juga mengalami naik turun.

Kesempatan kerja

Tenaga kerja adalah penduduk yang telah memasuki usia kerja. Mengenai tenaga kerja, setiap negara memberikan batasan yang berbeda. Misalnya, india menentukan batasan umur 14 tahun sampai 60 tahun. Amerika serikat yang pada mulanya menetapkan batas tenaga kerja antara 14 tahun tanpabatasan umur maksimum. Namun, sejak tahun 1967, Amerika Serikat menentukan batas umurminimun bagi tenaga kerja adalah 16 tahun, tanpa batas umur maksimum. Di Amerika Serikat tenaga kerja adalah penduduk yang berusia 16 tahunke atas. Usia dibawah 16 tahun bukan tenaga kerja.

Di indonesia memilih batas umur minimal 10 tahun. Batas umur minimal didasarkan pada kenyataan bahwa pada usia 10 tahun sudah banyak penduduk yang berusia muda ikut bekerja, terutama di desa-desa dan mereka merupakan kelompok miskin. Jika batas umur minimal dikaitkan dengan kewajiban belajar, maka batas umur minimal akan menjadi 14 tahun atau 15 tahun.

Tenaga kerja atau manpower terdiri dari angkatan kerja (labor force) dan bukan angkatan kerja. Yang tergolong angkatan kerja terdiri dari :

1) Golongan yang bekerja

2) Golongan yang menganggur dan mencari pekerjaan.

Kelompook bukan angkatan tenaga kerja terdiri dari :

1) Golongan yang sedang duduk di bangku sekolah

2) Golongan yang mengurus rumah tanggah

3) Golongan lain-lain.

Ketiga golongan bukan angkatan kerja disebut juga sebagai angkatan kerja potensial, karena golongan ini sewaktu-waktu dapat menawarkan jasanya untuk bekerja.

Kesempatan kerja merupakan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja. Pertambahan angkatan kerja harus diimbangi dengan investasi yang dapat menciptakan kesempatan kerja. Dengan demikian, dapat menyerap pertambahan angkatan kerja.

Dalam ilmu ekonomi, kesempatan kerja berarti peluang atau keadaan yang menunjukkan tersedianya lapangan pekerjaan sehingga semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja dalam proses produksi dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahlian, keterampilan dan bakatnya masing-masing. Kesempatan Kerja (demand for labour) adalah suatu keadaan yang menggambarkan/ketersediaan pekerjaan (lapangan kerja untuk diisi oleh para pencari kerja). Dengan demikian kesempatan kerja dapat diartikan sebagai permintaan atas tenaga kerja.

Sementara itu, angkatan kerja (labour force) menurut Soemitro Djojohadikusumo didefinisikan sebagai bagian dari jumlah penduduk yang mempunyai pekerjaan atau yang sedang mencari kesempatan untuk melakukan pekerjaan yang produktif. Bisa juga disebut sumber daya manusia.

Banyak sedikitnya jumlah angkatan kerja tergantung komposisi jumlah penduduknya. Kenaikan jumlah penduduk terutama yang termasuk golongan usia kerja akan menghasilkan angkatan kerja yang banyak pula. Angkatan kerja yang banyak tersebut diharapkan akan mampu memacu meningkatkan kegiatan ekonomi yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada kenyataannya, jumlah penduduk yang banyak tidak selalu memberikan dampak yang positif terhadap kesejahteraan.

Usia Kerja adalah suatu tingkat umur seseorang yang diharapkan sudah dapat bekerja dan menghasilkan pendapatannya sendiri. Usia kerja ini berkisar antara 14 sampai 55 tahun. Selain penduduk dalam usia kerja, ada juga penduduk di luar usia kerja, yaitu di bawah usia kerja dan di atas usia kerja. Penduduk yang dimaksud yaitu anak-anak usia sekolah dasar dan yang sudah pensiun atau berusia lanjut

Bagian lain dari penduduk dalam usia kerja adalah bukan angkatan kerja. Yang termasuk di dalamnya adalah para remaja yang sudah masuk usia kerja tetapi belum bekerja atau belum mencari perkerjaan karena masih sekolah. Ibu rumah tangga pun termasuk ke dalam kelompok bukan angkatan kerja.

Penduduk dalam usia kerja yang termasuk angkatan kerja, dikelompokkan menjadi tenaga kerja (bekerja) dan bukan tenaga kerja (mencari kerja atau menganggur). Tenaga Kerja (man power) adalah bagian dari angkatan kerja yang berfungsi dan ikut serta dalam proses produksi serta menghasilkan barang atau jasa.

ii. Konsep Angkatan Kerja

Konsep dan definisi angkatan kerja yang digunakan mengacu kepada The Labor Force Concept yang disarankan oleh International Labor Organization (ILO). Konsep ini membagi penduduk usia kerja (digunakan 15 tahun ke atas) dan penduduk bukan usia kerja (kurang dari 15 tahun).

Selanjutnya penduduk usia kerja dibagi menjadi dua kelompok, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Khusus untuk angkatan kerja meliputi antara lain:

a) Bekerja

b) Punya pekerjaan tapi sementara tidak bekerja

c) Mencari pekerjaan (pengangguran terbuka).

Inflasi dan tingkat suku bunga

Bulan	2010		2011		2012		2013		2014²⁾
Bulan	IHK	Inflasi	IHK	Inflasi	IHK	Inflasi	IHK	Inflasi	IHK	Inflasi
Januari	118,01	0,84	126,29	0,89	130,90	0,76	136,88	1,03	110.99²⁾	1,07
Februari	118,36	0,30	126,46	0,13	130,96	0,05	137,91	0,75	111,28	0,26
Maret	118,19	-0,14	126,05	-0,32	131,05	0,07	138,78	0,63	111,37	0,08
April	118,37	0,15	125,66	-0,31	131,32	0,21	138,64	-0,10
Mei	118,71	0,29	125,81	0,12	131,41	0,07	138,60	-0,03
Juni	119,86	0,97	126,50	0,55	132,23	0,62	140,03	1,03
Juli	121,74	1,57	127,35	0,67	133,16	0,70	144,63	3,29
Agustus	122,67	0,76	128,54	0,93	134,43	0,95	146,25	1,12
September	123,21	0,44	128,89	0,27	134,45	0,01	145,74	-0,35
Oktober	123,29	0,06	128,74	-0,12	134,67	0,16	145,87	0,09
November	124,03	0,60	129,18	0,34	134,76	0,07	146,04	0,12
Desember	125,17	0,92	129,91	0,57	135,49	0,54	146,84	0,55
Tingkat Inflasi	6,96		3,79		4,30		8,38		1,41

Rabu, 02 April 2014

Sejarah Perekonomian dari zaman ke zaman

Sejarah Perekonomian di Indonesia

1 EB 22

Nama (NPM) :

1. Gerald Yosafat (23213683)

2. Lukman Nul Hakim (25213056)

3. M. Maulana Dicky (26213029)

Universitas Gunadarma

2014

Pendahuluan

Sejarah perekonomian di Indonesia sudah terjadi dari zaman pra sejarah, mereka sudah menggunakan system ekonomi Nomaden / berpindah – pindah tempat di zaman Paleolithicum hingga zaman mulai tinggal tetap dan menggunakan lahan untuk bercocok tanam di zaman Neolithicum dan berternak / food producing di zaman megalitikum. Hingga dimana bangsa hindu budha yang sudah mulai berdagang dan menjual ternak hingga barter (kegiatan tukar menukar barang). Dan mulai perekonomian di saat bangsa Arab masuk dan mengenalkan hal berdagang di Indonesia.

Tapi awal mula perekonomian kita bukan dibahas dari zaman itu, karena kita sudah di bilang paham dalam hal jual beli barang dimulai dari massa penjajahan belanda masuk ke Indonesia. Berarti sistem perekonomian kita dimulai dari :

1. Sistem Ekonomi pada massa penjajahan belanda (1600 – 1945)

2. Sistem Ekonomi pada massa orde lama (1945 – 1966)

3. Sistem Ekonomi pada massa orde baru massa kepemimpinan soeharto hingga habibe (1966 – 2000)

4. Sistem Ekonomi pada massa kepemimpinan Megawati (2000 – 2004)

5. Sistem Ekonomi pada massa kepemimpinan SBY (2004 – sekarang)

Latar Belakang

Sejarah perekoniomian Indonesia adalah perkembangan atau sebuah awal dimana kegiatan ekonomi di Indonesia dijalankan dan dipimpin.Dan mempunyai berbagai masalah dan solusi dalam kegiatan selama periode perjalanan sejarah perekonomian Indonesia itu sendiri dan banyak organisasi atau pembentukan – pembentukan untuk menjalankan perekonomian di dalam maupun di luar negeri. Banyak kerjasama – kerjasama antara pihak asing dan Negara – Negara lain dalam memajukan perekonomian Indonesia dan perekonomian dunia dalam hal kerja sama antara kedua belah pihak atau lebih suatu Negara.

Rumusan Masalah

1. Apa itu sejarah pereknomian Indonesia ?

2. Darimana awal mula perekonomian indonesia terjadi ?

3. Kasus apa saja yang dialami Indonesia dalam perekonomian ?

Tujuan

Mengapa kita harus memahami sejarah perekonomian Indonesia ?, kita memahami sejarah perekonomian Indonesia agar :

1. Menambah ilmu dan wawasan kita

2. Mengetahui masalah perekonomian yang terjadi di Indonesia

3. Mengetahui awal mula perekonomian di Indonesia dijalankan

SEJARAH PEREKONOMIAN INDONESIA

Di tinjau berdasarkan sistem pemilikan sumber daya ekonomi atau faktor – faktor produksi, tak terdapat alas an untuk menyatakan bahwa sistem ekonomi kita adalah kapitalistik.Sama halnya, tak pula cukup argumentasi untuk individual atas faktor – faktor produksi, kecuali untuk sumber daya sumber aya yang banyak menguasai bajat hidup orang banyak, dikuasai oleh negara.Hal ini di atur dengan tegas oleh Pasal 33 UUD 1945. Jadi, secara konstitusional, sistem ekonomi Indonesia bukan kapitalisme an bukan pula sosialisme.

Kehidupan perekonomian atau sistem ekonomi di Indonesia tidak terlepas dari prinsip – prinsip dasar dari pembentukan Republik Indonesia yang tercantum dalam Pancasila dan UUD 1945. Sistem ekonomi Indonesia yang termasuk sistem ekonomi campuran itu disesuaikan terutama dengan UUD 1945 sebelum di amandemen tahun 2000 yakni sistem ekonomi Pancasila dan ekonomi yang menitikberatkan pada koperasi terutama pada masa Orde lama sebelum tahun 1996 dan hingga kini masih berkembang. Dalam masa pemerintahan Indonesia Baru (1999) setelah berjalan nya masa reformasi muncul pula istilah ekonomi kerakyatan. Tetapi inipun belum banyak dikenal, karena hingga kini yang masih banyak dikenal masyarakat adalah sistem ekonomi campuran yakni sistem ekonomi Pancasila, di sampine ekonomi yang menitikberatkan kepada peran koperasi dalam perekonomian Indonesia.

Perbedaan antara sistem ekonomi kapitalisme atau sistem ekonomi sosialisme dengan sistem ekonomi yang di anut oleh Indonesia adalah pada kedua makna yang terkandung dalam keadilan sosial yang merupakan sila ke lima Pancasila yakni prinsip pembagian pendapatan yang adil dan prinsip demokrasi ekonomi. Kedua prinsip ini sebenarnya yang merupakan pencerminan sistem ekonomi Pancasila, yang jelas – jelas menentang sistem individualism liberal atau free fight liberalism (sistem ekonomi kapitalisme ekstrem) dan sistem ekonomi komando (sistem ekonomi sosialisme ekstrem).

A. Sistem Ekonomi pada Massa Penjajahan Belanda

Menurut sistem ekonomi yang pernah diterapkan selama penjajahan Belanda, sejarah ekonomi colonial Hindia Belanda dapat dibagi dalam tiga episode:

1. Sistem merkantilisme ala VOC (Vereenigde Oost Indische Compagnie) sekitar tahun 1600 – 1800 yang penekanan nya pada peningkatan ekspor dan pembatasan impor, sistem monopoli negara ala sistem tanam paksa sekitar 1830 – 1870, dan sistem ekonomi kapitalis liberal sejak 1870 hingga 1945.

2. Sistem – sistem ekonomi colonial, satu sisi meninggalkan kemelaratan bagi rakyat Indonesia, namun di sisi lain melahirkan budaya cocok tanam, sistem uang, dan buaya industry. Bahkan sebenarnya, pemerintah Hindia Belanda telah menjadikan Indonesia menjadi salah satu kekuatan ekonomi di Asia. Pada masa itu, Indonesia merupakan pengekspor terbesar sejumlah komoditas primer khususnya gula, kopi, tembakau, teh, kina, karet, dan minyak kelapa sawit.Pada decade 1930an seluruh perkebunan Hindia Belanda mencapai luas hampir 3,8 juta hektar. Ekspornya mencapai 1,6 milyar gulden pada akhir decade 1920an. Bank – bank bermunculan dan juga lahir lembaga perkreditan rakyat, yang pada awal nya di modali oleh lumbung desa. Industry manufaktur dimotori oleh pertumbuhan industry – industry gula. Selain itu, industry – industry sabun, semen, keramik, logam baja, es, rokok, dan mesin – mesin pabrik juga berkembang pesat, yang semua nya berlokasi di Jawa.

3. Pasar modal muncul dan modal asing (khususnya dari Inggris dan Belanda) masuk dalam jumlah yang besar di perkebunan, pertambangan, dan industry manufaktur. Infrastruktur untuk mendukung perekonomian juga berkembang baik, seperti : pelabuhan – pelabuhan laut, jalan kereta api, dan jalan raya, termasuk pembangunan Jalan Raya Pos sepanjang 1000 kilometer dari Anyer hingga Panarukan. Namun, seperti yang telah dikatakan sebelumnya, perkembangan ekonomi yang pesat tidak memberi peningkatan kesejahteraan bagi rakyat.

B. Sistem Ekonomi pada Massa Orde Lama (1945-1966)

Soekarno sebagai Bapak Proklamator Kemerdekaan Indonesia sangat membenci dasar – dasar pemikiran Barat, termasuk sistem ekonomi liberal / kapitalisme nya.Soekarno menganggap sistem kapitalisme – liberalism selama penjajahan Belanda telah benar – benar menyengsarakan rakyat Indonesia sehingga aliran ini harus dibenci dan di usir dari Indonesia. Menurut Soekarno, untuk mengusir atau mengimbangi kekuatan ekonomi Barat berlandaskan kapitalisme – Liberalisme, Indonesia harus menerapkan pemikiran dari Marhaenisme yaitu Marxisme. Tetapi baru pada tahun 1959 paham kapitalisme – liberalism secara konstituonal ditolak dengan diberlakukan nya lagi UUD 1945 sebagai landasan dari sistem ekonomi nasional.Namun demikian, dalam praktiknya, Soekarno menerapkan sistem ekonomi komando seperti yang diterapkan khususnya di negara – negara beraliran komunis, seperti Uni Soviet (sekarang Rusia), negara – negara Eropa Timur (sekarang disebut negara – negara transisi), dan China.Dengan sistem ini, semua rencana dan keputusan yang menyangkut pembangunan ekonomi, termasuk pemilihan industry yang akan dibangun, ditentukan sepenuhnya oleh pemerintah pusat.

Selama periode Orde Lama (1945 – 1966), perekonomian Indonesia tidak berjalan mulus, bahkan sangat buruk yang juga disebabkan oleh ketidakstabilan politik di dalam negeri yang dicerminkan antara lain oleh terjadinya beberapa pemberontak di sejumlah daerah, termasuk di Sumatera dan Sulawesi, pada decade 1950an yang nyaris meruntuhkan sendi – sendi ekonomi nasional. Selama periode 1950an, hanya pada tahun 1953 tercatat pertumbuhan indeks output agregat sebesar 22,1%, sedangkan pada tahun – tahun lainnya berkisar antara terendah -1,9% (1959) dan tertinggi 5,8% (1957). Pada decade 1960an, kondisi perekonomian Indonesia bertambah buruk yang nyaris mengalami stagflasi selama tahun 1965-1966 engan pertumbuhan produk domestic bruto (PDB) masing – masing hanya sekitar 0,5% dan 0,6%. Kehancuran ekonomi Indonesia menjelang akhir periode orde lama juga di dorong oleh hiperinflasi yang pada tahun 1966 mencapai 650%.

Ketidakstabilan politik di dalam negeri yang membuat hancurnya perekonomian Indonesia pada masa Soekarno juga diwarnai oleh perubahan cabinet selama 8 kali pada masa demokrasi parlementer pada perioe 1945 – 1965, yang di awali oleh cabinet Hatta (Desember 1949 – September 1950), dan setelah itu berturut – turut Kabinet Natsir (September 1950 – Maret 1951), Kabinet Sukirman (April 1951 – Februari 1952), Kabinet Wilopo (April 1952 – Juni 1953), Kabinet Ali I (Agustus 1953 – Juli 1955), Kabinet Burhanuddin (Agustus 1955 – Maret 1956), Kabinet Ali II (April 1956 – Maret 1957), Kabinet Djuanda (Maret 1957 – Agustus 1959).

Kebijakan ekonomi paling penting yang dilakukan Kabinet Hatta adalah reformasi moneter melalui devaluasi mata uang nasional yang pada saat itu masih gulden dan pemotongan uang sebesar 50% atas semua uang kertas yang beredar pada masa Kabinet Natrsir (Kabinet pertama dalam negara kesatuan Republik Indonesia), untuk pertama kalinya dirumuskan suatu perencanaan pembangunan ekonomi.

Pada massa Kabinet Sukirman, kebijakan – kebijakan penting yang di ambil antara lain nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia (BI) dan penghapusan sistem kurs berganda. Pada masa cabinet wilopo, langkah – langkah konkret yang di ambil untuk memulihkan perekonomian Indonesia saat itu di antaranya adalah untuk pertama kalinya memperkenalkan konsep anggaran berimbang dalam anggaran pendapatan dan belana negara (APBN). Pada masa Kabinet Ali I, hanya dua langkah konkret yang dilakukan dalam bidang ekonomi, yakni pembatasan impor dan kebijakan uang ketat selama Kabinet Burhanuddin, tindakan – tindakan ekonomi penting yang dilakukan termasuk di antaranya adalah liberalisasi impor dan kebijakan uang ketat laju uang beredar. Berbeda dengan cabinet – cabinet sebelumnya pada masa Kabinet Ali II, praktis tidak ada langkah – langkah yang berarti, selain mencanangkan sebuah rencana pembangunan baru dengan nama Rencana Lima Tahun 1956 – 1960. Kurang aktifnya Kabinet ini dalam bidang ekonomi disebabkan oleh keadaan politik di dalam negeri yang mulai goncang akibat bermunculan tekanan – tekanan dari masyarakat dari daerah – daerah di luar Jawa yang selama ini tidak merasa puas dengan hasil pembangunan di tanah air.Ketidakstabilan politik di dalam negeri semakin membesar pada masa Kabinet Djuanda, sehingga praktis cabinet ini juga tidak bisa berbuat banyak bagi pembangunan ekonomi.Perhatian sepenuhnya di alihkan selain untuk menghadapi ketidakstabilan politik di dalam negeri juga pada upaya pengambilan wilayah Irian Barat dari Belanda.Pada masa Kabinet Djuanda juga dilakukan pengambilan (nasionalisasi) perusahaan – perusahaan Belanda.

Pada tahun 1957, Soekarno mencanangkan “Ekonomi Terpimpin” yang lebih memperkuat lagi sistem ekonomi komando.Dan selama tahun 1957 – 1958 terjadi nasionalisasi perusahaan – perusahaan Belanda.Dengan pencanangan Ekonomi Terpimpin, sistem politik dan ekonomi Indonesia semakin dekat dengan haluan / pemikiran sosialis / komunis.Walaupun ideology Indonesia adalah Pancasila, pengaruh ideology komunis dari negara bekas Uni Soviet dan Cina sangat kuat.Sebenarnya pemerintah pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya memilih haluan politik yang berbau komunis hanya merupakan suatu refleksi dari perasaan antikolonialisasi, antiimperialisasi, dan antikapitalisasi pada saat itu.Seperti telah dijelaskan sebelumnya, Soekarno percaya bahwa pemikiran Marxisme merupakan satu – satunya senjata yang ampuh untuk melawan kapitalisme.Pada masa itu, prinsip – prinsip individualisme, persaingan bebas dan perusahaan swasta / pribadi sangat ditentang karena oleh pemerintah dan masyarakat pada umumnya prinsip – prinsip tersebut sering dikaitkan dengan pemikiran kapitalisme. Keadaan ini membuat Indonesia semakin sulit mendapat dana dari negara – negara Barat, baik dalam bentuk pinjaman maupun penanaman modal asing (PMA), sedangkan untuk membiayai rekonstruksi ekonomi dan pembangunan selanjutnya Indonesia sangat membutuhkan dana yang sangat besar. Hingga akhir tahun 1950an, tepatnya sebelum menasionalisasikan perusahaan – perusahaan Belanda, sumber utama penanaman modal asing di Indonesia berasal dari Belanda yang sebagian besar untuk kegiatan ekspor hasil – hasil perkebunan dan pertambangan serta untuk kegiatan – kegiatan ekonomi yang terkait.

Pada tahun 1963, Soekarno menyampaikan konsep ekonomi yang di kenal dengan sebutan Deklarasi Ekonomi, yang berisi semacam tekat untuk menggunakan sistem ekonomi pasar, sebagai “koreksi” terhadap praktik – praktik ekonomi komando.Sayangnya tekat ini tidak dapat dilaksanakan karena tidak mendapat dukungan dari partai – partai politik yang ada pada saat itu, termasuk Partai Komunis Indonesia.Prinsip – prinsip Deklarasi Ekonomi akhirnya dilupakan orang dan hingga berakhirnya orde lama, sistem ekonomi Indonesia yang berlaku tetap sistem komando.

C. Sistem Ekonomi pada Massa Orde Baru massa Kepemimpinan Soeharto hingga Habiebe

Pada masa orde baru yang lahir tahun 1966, sistem ekonomi berubah total. Berbeda dengan pemerintahan orde lama, dalam era Soeharto ini paradigma pembangunan ekonomi mengarah pada penerapan sistem ekonomi pasar bebas (demokrasi ekonomi), dan politik ekonomi diarahkan pada upaya – upaya dan cara – cara menggerakkan kembali roda ekonomi. Pemerintahan orde baru menjalin hubungan baik dengan pihak Barat, dan menjauhi pengaruh ideology komunis. Indonesia juga kembali menjadi anggota Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) dan lembaga – lembaga dunia lainnya, seperti Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF), yang putus pada zaman Soekarno. Dengan membaiknya kembali hubungan Indonesia dengan kedua lembaga donor internasional tersebut, Indonesia mendapat pinjaman untuk membiayai defisit anggaran belanja pemerintah, yang sumber dana nya berasal dari pinjaman bilateral dari sejumlah negara Barat, seperti AS, Inggris, dan Belanda. Langkah – langkah drastis dari Soeharto tersebut juga ditegaskan oleh Muhammad Sadli yang dikutip dari Atmanto dan Febriana sebagai berikut : Begitu menjadi Presiden, Soeharto langsung menggebrakan tiga kebijakan yang berbeda 180 derajat dengan Soekarno, yakni mengembalikan ekonomi pasar, memperhatikan sector ekonomi, dan merangkul Barat. Soeharto melirik negara – negara Barat, termasuk lembaga donor, seperti Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF), dengan tujuan menarik modal mereka. Soeharto menilai bantuan dari Timur dipandang tidak terlalu bisa membantu ekonomi Indonesia waktu itu.

Pemerintahan orde lama meninggalkan berbagai masalah serius bagi pemerintahan Orde Baru, termasuk kelangkaan bahan pangan dan pasokan bahan baku yang nyaris terhenti, hiperinflasi, produksi dalam negeri nyaris terhenti, kerusakan infrastruktur yang parah, terkurasnya cadangan devisa, tingginya tunggakan utang luar negeri (ULN), defisit APBN yang sangat besar, dan krisis neraca pembayaran. Oleh sebab itu, sebelum pembangunan resmi di mulai, terlebih dahulu dilakukan pemulihan stabilitas di semua aspek kehidupan, ekonomi, sosial, dan politik, dan rehabilitasi ekonomi di dalam negeri. Sasaran dari kebijakan tersebut terutama adalah untuk menekan kembali tingkat inflasi lewat kebijakan uang ketat, yakni dengan menghentikan percetakan uang yang pada masa orde lama berlangsung tak terkendali, membuat anggaran belanja pemerintah berimbang, menghidupkan kembali kegiatan produksi dalam negeri, khususnya pangan, memperbaiki infrastruktur, menghilangkan krisis neraca pembayaran, antara lain lewat peningkatan ekspor. Juga pada awal orde baru, pemerintah harus membayar ULN yang jumlahnya mencapai 530 juta doalr AS, padahal pada saat itu penghasilan pemerintah dari ekspor migas dan nonmigas tercatat hanya 430 juta dolar AS. Sehingga penjadwalan ULN menjadi hal yang mendesak agar cadangan devisa yang ada bisa sepenuhnya digunakan untuk mengimpor barang – barang penting untuk kelangsungan hidup masyarakat dan proses pembangunan ekonomi di dalam negeri, seperti makanan, bahan baku yang telah diolah, dan barang modal.

Pada awal era Soeharto ini, pemerintah mengambil beberapa langkah drastis yang bersifat strategis yang menandakan sedang berlangsungnya suatu perubahan yang cepat dalam sistem ekonomi Indonesia dari sistem ekonomi Komando ke sistem ekonomi pasar, diantaranya adalah dikeluarkan nya sejumlah paket kebijakan liberalisasi dalam perdagangan dan investasi. Paket – paket kebijakan jangka pendek tersebut adalah tindak lanjut dari diterbitkan nya Tap MPRS No.XXIII Tahun 1966 tentang Pembaruan Landasan Kebijakan Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, yang bertujuan untuk menstimulasi swasta masuk ke sector – sector strategis. Salah satu paket kebijakan yang sangat penting dalam arti sangat berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia selama pemerintahan Orde baru adalah UU Penanaman Modal Asing yang dikeluarkan pada 1967 dan UU Penanaman Modal dalam Negeri pada tahun 1968. Untuk mendukung pelaksanaan kedua UU tersebut, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan deregulasi dan kebijakan debirokratisasi untuk urusan – urusan yang berkaitan dengan perekonomian pada umumnya dan investasi pada khususnya. Selain itu, pada masa yang sama perusahaan – perusahaan yang di nasionalisasikan pada masa orde lama di kembalikan ke pemiliknya.

Menjelang akhir decade 1960an, atas kerja sama dengan Bank Dunia, IMF, dan ADB (Bank Pembangunan Asia) dibentuk suatu kelompok konsorsium yang disebut Inter-Government Group on Indonesia (IGGI), yang terdiri atas sejumlah negara maju, termasuk Jepang dan Belanda, dengan tujuan membiayai pembangunan ekonomi di Indonesia. Boleh dikatakan bahwa pada saat itu Indonesia sangat beruntung. Dalam waktu yang relative pendek setelah melakukan perubahan sistem politiknya secara drastic, dari “pro” menjadi “anti’ komunis, Indonesia bisa mendapat bantuan dana dari pihak Barat. Pada saat itu memang Indonesia merupakan satu – satu nya negara yang sangat antikomunis yang dianggap oleh Barat telah berhasil mengalahkan pemberontakan komunis dan sedang berusaha secara serius melakukan pembangunan ekonomi nya.Pada saat itu belum ada krisis ULN dari kelompok NSB, seperti pada decade 1980an sehingga boleh dikatakan bahwa perhatian Bank Dunia pada saat itu dapat dipusatkan sepenuhnya kepada Indonesia.

Pembangunan ekonomi diatur melalui serangkaian Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun) yang dimulai dengan Repelita I (1969 – 1974), dengan penekanan utama pada pembangunan sector pertanian dan industri - industri yang terkait seperti agroindustri. Strategi pembangunan dan kebijakan ekonomi pada Repelita I terpusatkan pada pembangunan industry – industry yang dapat menghasilkan devisa lewat ekspor dan substitusi impor, industry – industry yang memproses bahan – bahan baku yang dimiliki Indonesia, industry – industry yang padat karya, industry – industry yang mendukung pembangunan regional, dan juga industry – industry dasar, seperti pupuk, semen, kimia dasar, bubuk kertas dan kertas, tekstil.

Sejak decade 80an perekonomian Indonesia mengalami suatu pergeseran kea rah yang lebih liberal dan terdesentralisasi berbarengan dengan berubahnya peran pemerintahan pusat dari yang sebelumnya sebagai agen pembangunan ekonomi di samping agen pembangunan sosial dan politik ke peran lebih sebagai fasilisator bagi pihak swasta, terutama dari segi administrasi dan regulator, sedangkan peran swasta meningkat pesat. Pergeseran ekonomi Indonesia ini di dorong oleh sejumlah deregulasi yang di awali dengan deregulasi sistem perbankan pada tahun 1983 an deregulasi perdagangan pada tahun 1984. Paket – paket deregulasi tersebut sesuai dengan tuntutan dari negara – negara donor,Bank Dunia, dan IMF yang dikenal dengan sebutan “Konsensus Washington".

D. Sistem Ekonomi pada Massa Kepemimpinan Megawati Soekarnoputri

Masalah-masalah yang mendesak untuk dipecahkan adalah pemulihan ekonomi dan penegakan hukum. Kebijakan-kebijakan yang ditempuh untuk mengatasi persoalan-persoalan ekonomi antara lain :

1. Meminta penundaan pembayaran utang sebesar US$ 5,8 milyar pada pertemuan Paris Club ke-3 dan menalokasikan pembayaran Hutang Luar Negeri sebesar Rp 116,3 triliun.

2. Kebijakan privatisasi BUMN. Privatisasi adalah menjual perusahaan Negara di dalam periode krisis dengan tujuan melindungi perusahaan Negara dari intervensi kekuatan – kekuatan politik dan mengurangi beban Negara. Hasil penjualan itu berhasil menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,1 %. Namun kebijakan ini memicu banyak kontroversi, karena BUMN yang diprivatisasi dijual ke perusahaan asing.

E. Sistem Ekonomi pada Massa Kepemimpinan SBY

Kebijakan kontroversial pertama presiden Yudhoyono adalah mengurangi subsidi BBM, atau dengan kata lain menaikkan harga BBM. Kebijakan ini dilatar belakangi oleh naiknya harga minyak dunia.Anggaran subsidi BBM dialihkan kesubsidi sector pendidikan dan kesehatan, serta bidang – bidang yang mendukung kesjahterahan masyarakat.Kebijakan pertama ini menimbulkan kebijakan kontroversial yang ke dua, yakni Bantuan Lansung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin.Kebanyakan BLT tidak sampai ketangan yang seharusnya menggunakannya tetapi malah diselewengkan oleh pihak – pihak yang tidak bertanggung jawab.Hingga sekarang dua masalah diatas masih belum diselesaikan dan menjadi PR bagi perekonomian di Indonesia.

Kesimpulan

1. Sistem Ekonomi pada massa penjajahan belanda (1600 – 1945)

Menurut sistem ekonomi yang pernah diterapkan selama penjajahan Belanda, sejarah ekonomi colonial Hindia Belanda dapat dibagi dalam tiga episode:

· Sistem merkantilisme ala VOC (Vereenigde Oost Indische Compagnie)

· Sistem – sistem ekonomi colonial

· Pasar modal muncul dan modal asing (khususnya dari Inggris dan Belanda) masuk dalam jumlah yang besar

2. Sistem Ekonomi pada massa orde lama (1945 – 1966)

Soekarno sebagai Bapak Proklamator Kemerdekaan Indonesia sangat membenci dasar – dasar pemikiran Barat, termasuk sistem ekonomi liberal / kapitalisme nya.Pada tahun 1959 paham kapitalisme – liberalism secara konstituonal ditolak dengan diberlakukan nya lagi UUD 1945 sebagai landasan dari sistem ekonomi nasional.

Dengan sistem ini, semua rencana dan keputusan yang menyangkut pembangunan ekonomi, termasuk pemilihan industry yang akan dibangun, ditentukan sepenuhnya oleh pemerintah pusat.

3. Sistem Ekonomi pada massa orde baru massa kepemimpinan soeharto hingga habibe (1966 – 2000)

Pada awal era Soeharto ini, pemerintah mengambil beberapa langkah drastis yang bersifat strategis.Soeharto langsung menggebrakan tiga kebijakan yang berbeda 180 derajat dengan Soekarno, yakni mengembalikan ekonomi pasar, memperhatikan sector ekonomi, dan merangkul Barat.Paket – paket kebijakan jangka pendek tersebut adalah tindak lanjut dari diterbitkan nya Tap MPRS No.XXIII Tahun 1966 tentang Pembaruan Landasan Kebijakan Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, yang bertujuan untuk menstimulasi swasta masuk ke sector – sector strategis.Pembangunan ekonomi diatur melalui serangkaian Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun) yang dimulai dengan Repelita I (1969 – 1974), dengan penekanan utama pada pembangunan sector pertanian dan industri - industri yang terkait seperti agroindustry.

4. Sistem Ekonomi pada massa kepemimpinan Megawati (2000 – 2004)

Masalah-masalah yang mendesak untuk dipecahkan adalah pemulihan ekonomi dan penegakan hukum. Kebijakan-kebijakan yang ditempuh untuk mengatasi persoalan-persoalan ekonomi antara lain :

1. Meminta penundaan pembayaran utang sebesar US$ 5,8 milyar pada pertemuan Paris Club ke-3 dan menalokasikan pembayaran Hutang Luar Negeri sebesar Rp 116,3 triliun.

5. Sistem Ekonomi pada massa kepemimpinan SBY (2004 – sekarang)

Kebijakan kontroversial pertama presiden Yudhoyono adalah mengurangi subsidi BBM.

Bantuan Lansung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin, dan masih banyak lagi proyek yang belum rampung.

Daftar Pustaka

Buku perekonomian Indonesia

http://onlinebuku.com/2009/03/06/sejarah-perekonomian-indonesia/

http://www.slideshare.net/xNet8/bab-2-sejarah-ekonomi-indonesia

Pass C. & Lowes B. 1994. Kamus lengkap ekonomi, Erlangga